CIAMIS,Kondusif.com,- Akademisi Ciamis, Endin Lidinillah, mendatangi Kantor Mahkamah Agung (MA) RI di Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026. Ia mengajukan surat permohonan petunjuk hukum mengenai mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Ciamis periode 2025-2030.
Endin menyerahkan surat tersebut melalui Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu MA. Petugas menerima berkas permohonan itu dan memberikan bukti penerimaan kepada Endin.
Ia menjelaskan, langkah tersebut berangkat dari ketidakpastian hukum yang hingga kini menghambat pengisian jabatan Wakil Bupati Ciamis.
“Latar belakang permohonan tersebut disebabkan adanya ketidakpastian hukum terkait pengisian kekosongan jabatan wabup Ciamis sehingga sampai saat ini jabatan wabup belum terisi,” kata Endin melalui pesan singkat, Senin (19/10).
Menurut Endin, pemerintah daerah dan DPRD Ciamis sebenarnya telah berupaya mencari jalan keluar.
Keduanya melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, baik secara lisan maupun tertulis.
Namun, berbagai upaya tersebut belum menghasilkan kepastian hukum mengenai mekanisme pengisian jabatan yang kosong itu.
Akibatnya, proses pengisian Wakil Bupati Ciamis masih menghadapi persoalan yang belum terselesaikan.
Dinamika Politik Pengisian Wabup Ciamis
Di tengah ketidakpastian hukum tersebut, dinamika politik terkait pengisian jabatan Wakil Bupati Ciamis mulai berkembang.
Endin me mengungkapkan, sejumlah pihak, baik dari partai politik maupun individu yang memiliki keinginan untuk maju sebagai calon wakil bupati, mulai menunjukkan inisiatif dan memperkenalkan diri kepada publik.
Endin memahami bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari dinamika politik menjelang pengisian jabatan.
Namun, ia menilai upaya membangun komunikasi politik dan memperkenalkan bakal calon perlu berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan hukum yang mendasari proses pengisian jabatan tersebut.
