Ciamis,Kondusif.com,- Pendapatan Asli Daerah (PAD) kerap menjadi tolok ukur kesuksesan pembangunan suatu daerah. Namun, pandangan berbeda justru datang dari Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Nanang Permana, M.H. Secara blak-blakan, Nanang mengaku tidak pernah memaksa jajaran pemerintah daerah untuk menggenjot PAD secara ugal-ugalan.
Bukan tanpa alasan, kebijakan tersebut ia ambil demi melindungi kantong masyarakat Ciamis di tengah situasi ekonomi nasional yang sedang lesu.
Saat ditemui di rumah dinasnya pada Senin (18/5/2026), Nanang menjelaskan bahwa target PAD khususnya dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) hanya bisa dinaikkan melalui dua cara: menaikkan tarif karcis atau menggenjot promosi agar kunjungan wisata meningkat.
”Nah, kalau ekonomi secara nasional sedang menurun dan daya beli masyarakat lesu, maka kalau ingin menaikkan retribusi pariwisata, pasti karcisnya yang dinaikkan, meski risiko orang yang datang berkurang,” ujar Nanang menganalisis situasi.
Namun, ia menegaskan secara tegas bahwa dirinya tidak sepakat dengan opsi menaikkan tarif tersebut.
Pasalnya, mayoritas pengunjung tempat wisata lokal adalah rakyat kecil yang sedang mencari hiburan murah.
”Pertanyaan saya: ketika harga karcis retribusi ini dinaikkan, siapa yang merasa keberatan? Rakyat, kan? Saya termasuk yang tidak setuju itu. Demi meningkatkan retribusi, rakyat akhirnya dipungut gede. Enggak setuju saya,” cetusnya.
Alasan PBB di Ciamis Ogah Naik
Keberpihakan politisi PDI Perjuangan ini pada kesejahteraan warga juga dibuktikan melalui kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Di saat kabupaten dan kota lain berbondong-bondong menaikkan tarif PBB hingga memicu gelombang demonstrasi, Kabupaten Ciamis justru memilih untuk bertahan di tarif lama.
