Munggar B. Nugraha
Opini,Kondusif.com,- Paradoks besar sedang menyelimuti tatanan administrasi kita saat ini. Di satu sisi, pemerintah daerah dipaksa mandiri dan kreatif; namun di sisi lain, langkah mereka justru terpasung oleh ketidakpastian hukum yang menyesakkan.
Masalah ini bukan sekadar kendala teknis di meja dinas, melainkan potret nyata dari jaring regulasi yang bolong serta gagapnya birokrasi dalam merespons kebutuhan lokal.
Selama ini, Jakarta gemar memproduksi aturan yang bersifat one size fits all satu ukuran untuk semua jengkal tanah air.
Padahal, setiap daerah memiliki corak sosial, geografis, dan budaya yang berbeda-beda.
Ketika kebutuhan spesifik warga muncul namun tidak menemukan “cantolan” hukum pada regulasi pusat yang kaku, saat itulah terjadi kekosongan regulasi.
Lubang inilah yang sering kali membuat urusan mendesak masyarakat jatuh dan hilang tanpa solusi.
Ironisnya, urusan organisasi yang seharusnya berbasis pada kebutuhan riil warga lokal terpaksa harus dipangkas habis demi menyesuaikan diri dengan aturan formal yang sering kali tidak relevan.
Tembok Tebal Bernama Prosedur
Kondisi ini kian parah akibat kapasitas birokrasi yang masih terjebak dalam budaya “asal bapak senang” atau sekadar patuh pada petunjuk teknis.
Alih-alih melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan lokal, para birokrat justru lebih sering kalah oleh ketakutan terhadap audit.
Birokrasi yang berkapasitas rendah cenderung menjadikan kekosongan aturan sebagai tameng untuk berdiam diri.
Mantra “belum ada aturannya” menjadi senjata ampuh untuk menghentikan setiap inisiatif baru, meski inisiatif tersebut merupakan kunci kesejahteraan warga.
