CIAMIS, Kondusif.com — Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Adipati Angganaya Bapperida, Senin (30/3/2026).
Kegiatan ini menjadi tahapan strategis dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah, sekaligus menyepakati prioritas program dan kegiatan untuk tahun mendatang.
Musrenbang RKPD tersebut dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri, jajaran perangkat daerah, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat.
Proses penyusunan RKPD sebelumnya telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari musrenbang tingkat desa dan kecamatan, forum perangkat daerah, hingga pra-musrenbang guna menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan rencana pembangunan daerah.
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Musrenbang. Ia menegaskan bahwa forum ini memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Bupati mengakui bahwa secara data kondisi fiskal daerah mengalami penurunan. Namun demikian, ia menekankan bahwa hal tersebut tidak boleh melemahkan semangat pembangunan.
Menurutnya, kekuatan utama Kabupaten Ciamis justru terletak pada tingginya partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat.
“Secara angka fiskal kita memang menurun, tetapi partisipasi masyarakat meningkat luar biasa. Ini menjadi modal utama dalam pembangunan,” ujarnya.
Ia mencontohkan program bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang semula bernilai Rp20 juta, dapat berkembang hingga Rp100 juta berkat dukungan swadaya masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat mampu menghasilkan dampak yang jauh lebih besar.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang mencapai Rp174 miliar tidak menjadi penghalang dalam menjalankan pembangunan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga pada sinergi dan komitmen seluruh elemen.
