banner 720x220

Evaluasi Keuangan Daerah Ciamis, Pengamat : Jalan Menuju Transparansi dan Perbaikan

Muhamad Alif, seorang pemerhati sosial asal Ciamis, kembali menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi keuangan daerah. Hal ini mencuat pasca pernyataan Ketua DPRD Ciamis yang mengusulkan penghapusan anggaran bantuan sosial (bansos) bagi organisasi. Menurut Alif, langkah tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan daerah yang dinilainya masih memiliki banyak tantangan.
Muhamad Alif, seorang pemerhati sosial asal Ciamis, kembali menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi keuangan daerah. Hal ini mencuat pasca pernyataan Ketua DPRD Ciamis yang mengusulkan penghapusan anggaran bantuan sosial (bansos) bagi organisasi. Menurut Alif, langkah tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan daerah yang dinilainya masih memiliki banyak tantangan.

Kondusif.com, Ciamis,– Keuangan daerah menjadi sorotan hangat setelah Ketua DPRD Ciamis mengusulkan penghapusan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk organisasi. Muhamad Alif, seorang pemerhati sosial asal Ciamis, kepada Kondusif.com di sela-sela kesibukannya pada Jum’at (17/1/2025) angkat suara dan menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh dalam pengelolaan keuangan daerah. Baginya, tantangan ini harus dihadapi dengan keberanian, komitmen, dan integritas tinggi.

Alif menjelaskan bahwa keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang bernilai uang, termasuk aset yang terkait. Menurutnya, prinsip utama pengelolaan keuangan daerah adalah kejujuran dan integritas.

“Kalau tidak jujur, bagaimana bisa mencapai tujuan pembangunan?” tegasnya.

Menurutnya, Ia juga menyoroti lima siklus penting dalam pengelolaan keuangan daerah, di antaranya, penganggaran untuk menyusun rencana keuangan berdasarkan prioritas pembangunan, pelaksanaan menggunakan anggaran sesuai rencana, penatausahaan, mengelola keuangan dengan transparan, pertanggungjawaban melaporkan hasil penggunaan anggaran, dan pelaporan menyusun laporan keuangan yang akuntabel.

“Siapa pun yang menguasai lima siklus ini dan berani mengambil keputusan akan mampu memperbaiki kondisi keuangan daerah,” tambahnya.

Tantangan yang Menghadang

Menurut Alif, salah satu masalah utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah implementasi kebijakan yang tidak konsisten. Meski Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi acuan, pelaksanaannya sering kali jauh dari optimal.

“Banyak pemerintah daerah hanya fokus pada rencana, tapi lupa pada eksekusi. Ini yang menyebabkan ketidakseimbangan keuangan,” ungkapnya.

Alif juga mengaku telah melakukan dialog dengan beberapa tokoh dan akademisi bahwa hasil daripada diskusinya antara lain menilai kurangnya pemahaman tentang siklus pengeluaran daerah turut menjadi akar masalah.

banner 720x220

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *