Kuningan, Kondusif — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan menyampaikan serangkaian informasi terbaru mengenai kejadian bencana yang terjadi di sejumlah kecamatan dalam beberapa hari terakhir.
Informasi tersebut dihimpun melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PSI di tingkat kecamatan dan dilaporkan langsung oleh Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan (OK) DPD PSI Kuningan, Sangga Maulana Ilham.
Menurut laporan internal itu, setidaknya terdapat kejadian tanah longsor, kebakaran, serta gangguan lingkungan lain yang berdampak langsung pada aktivitas warga di beberapa desa.
Situasi ini dinilai mengkhawatirkan, terutama karena mengancam keselamatan masyarakat dan memerlukan penanganan cepat.
Dorongan PSI kepada Pemerintah Daerah
Sangga Maulana Ilham menegaskan bahwa PSI Kuningan mendesak langkah cepat dari pemerintah daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan.
Ia menilai respons cepat menjadi kunci untuk mencegah dampak lanjutan serta memastikan warga terdampak segera memperoleh bantuan.
“Kami berharap pemerintah daerah melalui BPBD dapat bergerak cepat memberikan pendampingan, bantuan, serta memastikan edukasi kebencanaan di tingkat desa dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya. Kamis, (20/11/2025).
PSI menilai perangkat desa juga harus lebih sigap dalam membaca kondisi wilayahnya, terutama ketika tanda-tanda bahaya mulai terlihat.
Kesiapsiagaan lokal, menurut Sangga, akan membantu mempercepat langkah mitigasi dan menekan risiko jatuhnya korban.
Pentingnya Edukasi dan Kewaspadaan Masyarakat
Selain fokus pada penanganan teknis, PSI Kuningan juga menekankan perlunya peningkatan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
Dengan pemahaman yang memadai, warga dapat mengenali potensi bahaya lebih dini dan mengambil langkah pengamanan secara mandiri.
“Penting bagi perangkat desa untuk memiliki kepekaan dan kesiapsiagaan lebih tinggi dalam menghadapi kondisi masyarakat yang sedang terdampak,” tegas Sangga.
PSI juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor antara relawan, perangkat desa, dan pemerintah daerah.
Kolaborasi yang kuat diyakini dapat mempercepat tindakan tanggap darurat serta meminimalkan risiko berulangnya kejadian serupa.
