Meski demikian, kebijakan ini memunculkan pertanyaan terkait dampaknya pada program prioritas lainnya, seperti MBG. Analis Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menilai bahwa penghematan besar-besaran sejatinya untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
Namun, Ronny mengingatkan bahwa kebijakan ini memiliki risiko signifikan. Pemangkasan perjalanan dinas, yang selama ini menjadi salah satu pendorong pariwisata, dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah.
“Dampaknya akan sangat terasa di sektor jasa, seperti transportasi, perhotelan, dan restoran,” jelas Ronny.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan serupa pernah diterapkan oleh Presiden Joko Widodo, yang memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Dampaknya, sektor perhotelan dan restoran terpukul sehingga kebijakan tersebut hanya bertahan satu tahun anggaran.
Perubahan Struktural dalam Ekonomi
Selain itu, pemangkasan anggaran ini akan memengaruhi struktur ekonomi. Alokasi anggaran yang sebelumnya mendukung sektor jasa kini harus teralihkan ke sektor lain. Hal ini memerlukan penyesuaian besar dalam perencanaan ekonomi pemerintah.
Ke depan, tantangan bagi Kementerian Pariwisata dan sektor terkait prediksinya akan semakin berat. Perlu waktu dan upaya besar untuk memulihkan sektor pariwisata yang terdampak oleh kebijakan ini.
