Jakarta, Kondusif.com – Prabowo diet anggaran belanja hingga Rp306,69 Triliun. Presiden ke delapan ini menginstruksikan langkah besar untuk mengefisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dengan pemangkasan hingga Rp306,69 triliun. Langkah ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang ditandatangani pada 22 Januari 2025.
Efisiensi ini melibatkan dua aspek utama. Pertama, pemangkasan anggaran kementerian/lembaga (KL) sebesar Rp256,1 triliun. Kedua, pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.
Fokus Penghematan dan Tantangan Ekonomi
Peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan bahwa kebijakan ini berdasarkan oleh kebutuhan mendesak. Salah satunya adalah pembiayaan program-program prioritas, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan kementerian baru. Namun, target penerimaan negara dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen tidak berjalan sepenuhnya. Kebijakan Prabowo diet anggaran belanja ini hanya teraplikasikan pada barang mewah, sehingga pendapatan yang diharapkan belum tercapai.
Menurut Rendy, dampak kebijakan ini perlu ada tinjauan secara rinci. Jika anggaran perjalanan dinas yang terdapat diet anggarannya untuk belanja produktif seperti bantuan sosial, subsidi, atau infrastruktur, dampaknya terhadap ekonomi mungkin tidak signifikan. Namun, pemotongan ini akan memukul sektor pariwisata, khususnya industri perhotelan dan restoran yang kerap bergantung pada perjalanan dinas.
“Perhotelan harus mulai beradaptasi dengan mengurangi ketergantungan pada tamu pemerintah, terutama jika kebijakan ini berlanjut,” ungkapnya.
Solusi untuk Pelaku Usaha
Rendy juga mengusulkan agar pemerintah meningkatkan daya tarik pariwisata Indonesia untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Ini diharapkan dapat mengompensasi potensi kehilangan pasar dari perjalanan dinas pemerintah.
“Pemerintah harus memprioritaskan program pariwisata dan meningkatkan daya beli masyarakat untuk mendukung sektor ini,” tambahnya.
Respons Pemerintah dan Implikasi Ekonomi
Presiden Prabowo telah meminta para menterinya untuk menyusun rencana penghematan anggaran ini bersama DPR RI. Rencana tersebut harus disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.
