Bandung,Kondusif.com,- Celah korupsi dan penyunatan dana bantuan pendidikan kini kian sempit. Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kejaksaan RI untuk memperketat pengawasan Program Indonesia Pintar (PIP). Senjatanya adalah sebuah platform pelaporan digital bernama Jaga Indonesia Pintar.
Melalui aplikasi ini, siswa penerima manfaat memiliki kekuatan untuk melapor secara mandiri.
Mereka bisa mengadukan apakah dana bantuan diterima utuh, hanya sebagian, atau justru raib sama sekali.
Langkah ini diambil untuk memastikan Rp1 pun dana pendidikan tidak “bocor” ke kantong oknum yang tidak bertanggung jawab.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa skema baru PIP yang langsung ditransfer ke rekening siswa harus menjadi jaminan keberlanjutan sekolah.
“Saya tidak mau lagi mendengar anak-anak Jabar bicara soal orang tua kaya atau miskin. Mulai tahun ajaran ini, masyarakat menengah ke bawah harus bisa sekolah tanpa biaya,” tegas Dedi dalam acara sinergi di Hotel Aryaduta Bandung, Rabu, 6 Mei 2026.
Membidik Pelaku Penyunatan Dana
Saat ini, terdapat sekitar 175.000 siswa di Jawa Barat yang menggantungkan harapannya pada PIP.
Namun, sistem yang ada selama ini diakui masih memiliki celah.
