Sejumlah warga juga mulai mempertanyakan manfaat program MBG yang digembar-gemborkan pemerintah pusat.
“Gembar-gembor pemerintah bahwa MBG menghidupkan usaha lokal itu mana? Yang hidup justru dapur-dapur besar yang pegang proyek MBG, bukan pedagang kecil seperti kami,” ujar Indri.
BPS Akui MBG Dorong Inflasi
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingginya permintaan telur dan daging ayam untuk kebutuhan program MBG menjadi salah satu pemicu inflasi Oktober 2025. Inflasi bulanan tercatat 0,28 persen, dengan harga telur ayam naik 4,43 persen dan daging ayam 1,13 persen.
Kenaikan harga tersebut, menurut BPS, dipicu bukan hanya oleh biaya produksi, tetapi juga oleh meningkatnya permintaan dari dapur-dapur penyedia makanan MBG. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyebut fenomena ini sebagai “indikasi kuat meningkatnya tekanan permintaan akibat program gizi pemerintah.”
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program MBG baru menyerap 29,6 persen dari total anggaran Rp71 triliun dalam APBN 2026. Rendahnya serapan anggaran ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan program.
Ironi Program Gizi Nasional
Program MBG sejatinya dimaksudkan untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan bergizi gratis. Namun di lapangan, program ini justru menghadirkan paradoks baru: pangan mahal, usaha kecil terpuruk.
Kebijakan yang seharusnya menyehatkan rakyat, kini justru terasa menyakitkan di dapur warga kecil.
