Meski demikian, Dedi Mulyadi menghormati keputusan Megawati Soekarnoputri yang melarang kadernya untuk mengikuti retreat. Ia menilai, sebagai pimpinan partai, Megawati berhak mengeluarkan instruksi kepada anggotanya. Namun, menurutnya, setelah seseorang resmi menjabat sebagai kepala daerah, loyalitas utamanya harus beralih pada rakyat dan pemerintah.
“Bu Mega melarang, itu hak beliau. Namun, yang jelas, ketika seseorang sudah menjadi kepala daerah, maka ia harus tunduk pada keputusan pemerintah pusat,” tambahnya.
Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retreat
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retreat yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025 di Magelang. Instruksi tersebut tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 malam.
Keputusan ini disebut sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Megawati menilai, di tengah situasi politik yang berkembang, para kepala daerah dari PDIP sebaiknya menunggu arahan lebih lanjut dari partai.
Keputusan ini pun memunculkan berbagai reaksi, terutama dari kepala daerah yang berasal dari PDIP tetapi juga harus mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Muncul perdebatan terkait posisi politik dan administratif seorang kepala daerah yang berasal dari partai tertentu, namun juga memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin daerah di bawah pemerintah pusat.
