Jakarta, Kondusif – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyoroti sejumlah program prioritas, terutama di sektor pendidikan dan penguatan ekonomi desa.
Pendidikan untuk Semua, Sekolah Rakyat Jadi Prioritas
Salah satu fokus utama dalam rapat ini adalah peningkatan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengungkapkan bahwa Presiden menekankan pentingnya pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan, terutama di daerah pelosok.
“Beliau ingin membangun sekolah rakyat, sekolah unggulan, serta meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan hingga ke pelosok negeri,” ujar Bima Arya.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menambahkan bahwa pemerintah menargetkan percepatan pembangunan sekolah rakyat yang berbasis boarding school. Sekolah ini akan dibuka mulai jenjang SD hingga SMK, khususnya untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi sekolah rakyat ini. Harapannya, anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa terbebani biaya,” jelas Saifullah Yusuf.
Ekonomi Desa, 70 Ribu Koperasi Jadi Tulang Punggung
Selain pendidikan, penguatan ekonomi desa juga menjadi agenda utama dalam rapat tersebut. Presiden mengungkapkan rencana pendirian 70 ribu koperasi desa yang akan berfungsi sebagai pusat distribusi sembako, obat-obatan, hingga layanan kesehatan.
“Dulu desa mendapat Rp1 miliar per tahun, sekarang bisa mencapai Rp7 miliar. Dana itu terdiri dari Rp1 miliar dana desa dan tambahan Rp6 miliar dari program MBG,” kata Wamendagri.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih mandiri.
Komitmen Tegas dalam Pemberantasan Korupsi
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menegaskan sikap tegasnya dalam pemberantasan korupsi. Ia menyatakan kegeramannya terhadap oknum yang masih menyalahgunakan anggaran negara.
