Ia menekankan bahwa keberhasilan pemberlakuan KUHP baru tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergitas dan koordinasi erat antar aparat penegak hukum — mulai dari Polri, Kejaksaan, Kehakiman, hingga Lembaga Pemasyarakatan — agar tidak terjadi perbedaan tafsir yang membingungkan masyarakat.
Dalam paparannya, Brigjen Pol Rinto menyampaikan tiga harapan utama dari penyelenggaraan seminar ini:
- memberikan pemahaman komprehensif mengenai substansi KUHP baru,
- merumuskan strategi sinergi antar lembaga penegak hukum,
-
melahirkan rekomendasi praktis berupa pedoman, SOP, atau tindak lanjut nyata. ko
Lebih jauh, Polda Jabar membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, organisasi profesi hukum, dan masyarakat sipil. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas literasi hukum di masyarakat, agar publik memahami filosofi dan arah pembaruan hukum pidana di Indonesia.
“Semangat dari KUHP baru adalah menghadirkan hukum pidana yang berkeadilan. Karena itu, dalam penerapannya, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas, dengan menekankan aspek pencegahan, edukasi, dan pemulihan, bukan hanya penindakan,” tegas Brigjen Pol Rinto.
Acara ditutup dengan doa bersama serta penegasan komitmen bahwa hasil diskusi dan materi seminar akan dijadikan landasan praktis dalam mendukung implementasi KUHP baru di Jawa Barat.
Harapannya, KUHP baru dapat diterapkan secara efektif, adil, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.***
