Padahal, pelibatan warga lokal dianggap strategis untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang.
Dari perspektif organisasi mahasiswa ini, terdapat kontradiksi mencolok antara tujuan konservasi dengan prinsip keadilan sosial.
Mereka menegaskan bahwa hutan sebagai kekayaan nasional seharusnya dikelola demi kemakmuran rakyat, bukan menjadi ruang eksklusif yang memutus urat nadi kehidupan warga.
Lima Butir Sikap GMNI Ciamis
1. Sinkronisasi Kebijakan: Mendesak BKSDA dan Pemerintah Kabupaten Ciamis agar menyelaraskan agenda konservasi dengan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
2. Konservasi Inklusif: Menolak pendekatan yang eksklusif dan mendorong transformasi menuju pengelolaan hutan berbasis rakyat.
3. Penguatan SDM: Mendorong BKSDA untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui pemenuhan SDM yang memadai dan profesional.
4. Model Kolaboratif: Mendesak penerapan skema community ranger dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif.
5. Keseimbangan Simultan: Menegaskan bahwa perlindungan hutan dan kesejahteraan rakyat harus berjalan beriringan dan berkeadilan.
GMNI juga memperingatkan bahwa tanpa perubahan paradigma, kegagalan menjaga hutan hanya akan memperdalam jurang ketimpangan sosial.
Negara diharapkan hadir bukan sekadar sebagai penjaga hutan, melainkan sebagai penjamin keadilan bagi rakyat yang hidup di sekitarnya.
