Bandung, Kondusif – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan menghalangi penyelidikan Korupai Dana Iklan BJB Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Berbicara di Gedung Pakuan, Bandung, ia menyatakan bahwa penyidikan ini sepenuhnya menjadi kewenangan KPK.
“Kalau itu tidak perlu ditanya lagi. Itu sudah menjadi kewenangan KPK,” ujar Dedi.
Pernyataan ini merespons langkah KPK yang telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terkait dugaan korupsi dana iklan BJB. Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) lain jika ada institusi yang lebih dulu menangani kasus ini, seperti Kepolisian Daerah (Polda) atau Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.
Sejauh ini, korupsi dana iklam BJB, lima tersangka telah ditetapkan, terdiri dari dua petinggi Bank BJB serta tiga pimpinan agensi periklanan, salah satunya PT CKSB.
Dedi Mulyadi: Bank BJB Harus Tetap Stabil
Meski kasus korupsi dana iklan BJB ini mencuat, Dedi menegaskan bahwa Bank BJB harus tetap berjalan stabil tanpa terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung. Ia juga memastikan bahwa selama masa kepemimpinannya, tidak ada pihak yang boleh mengatasnamakan dirinya untuk kepentingan pribadi dalam birokrasi, politik, maupun di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Bank BJB.
“Saya jamin, tidak ada yang bisa mengatasnamakan saya untuk melobi ini itu. Kalau ada, silakan laporkan dan umumkan di media sosial,” tegasnya.
Dedi juga mengungkapkan bahwa seluruh BUMD di Jawa Barat akan diaudit secara investigatif. Hasil audit ini nantinya akan menentukan apakah perusahaan harus melakukan perbaikan atau bahkan ditutup jika terbukti bermasalah.
Korupsi Dana Iklan BJB, Dirut Mengundurkan Diri
Dalam kesempatan yang sama, Dedi membenarkan bahwa Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, telah mengundurkan diri. Ia mendapat laporan langsung dari Komisaris Bank BJB mengenai keputusan tersebut.
