Ciamis,kondusif.com, Audiensi Sapma PP Ciamis dengan Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah 13 Jawa Barat memunculkan banyak sorotan publik. Dalam pertemuan terbuka di Aula KCD 13, Rabu (2/7/2025).
Ketua Sapma Pemuda Pancasila Ciamis, Rizal Purwonugroho, mengajukan sederet pertanyaan krusial terkait pendidikan di wilayah Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.
Sapma PP Ciamis mempertanyakan proses izin operasional SMK Negeri 1 Tambaksari yang dianggap lamban dan berbelit.
Rizal menilai KCD terlalu sering berlindung di balik alasan kewenangan dan waktu menjabat.
“Kenapa sampai izin operasional ini dipersulit? Padahal Tambaksari daerah terluar yang membutuhkan akses pendidikan,” tegasnya.
Kepala KCD Wilayah 13, Widhy Kurniatun, merespons dengan menjelaskan bahwa perizinan menjadi wewenang Bidang SMK Dinas Pendidikan Jawa Barat, bukan KCD.
Meski begitu, ia juga mengakui telah mendorong proses sejak 2023.
“Izin sudah keluar beberapa minggu lalu. Kami hanya bisa mengawal, tidak berwenang mengeluarkan izin,” ujarnya.
Kemudian, sorotan berikutnya datang dari dugaan penyimpangan dana BOS di SMK Negeri 2 Pangandaran.
Sapma mengungkap adanya ketidaksesuaian laporan penggunaan anggaran sebesar Rp513 juta.
Sementara itu, Widhy mengakui KCD hanya memiliki kewenangan mengecek SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan tidak bisa menyelidiki lebih dalam.
“Kami periksa dokumen dan bukti transaksi, sisanya ranah Inspektorat dan Kejaksaan,” jelasnya.
