CIAMIS,Kondusif.com,- Pengelolaan hutan konservasi di Kabupaten Ciamis kini tengah menjadi sorotan tajam. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Ciamis menilai, tata kelola kebijakan yang dijalankan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) mengalami persoalan serius, terutama akibat minimnya integrasi dengan arah pembangunan daerah.
Ketidakselarasan ini dituding sebagai pangkal timbulnya ketegangan sosial.
Bukannya hadir sebagai solusi ekologis, kebijakan konservasi saat ini justru dianggap menciptakan jarak dengan kebutuhan riil masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Menolak Konservasi “Menara Gading”
Dalam kajiannya, GMNI menilai pendekatan BKSDA masih terjebak dalam pola eksklusif dan elitis.
Kawasan hutan diposisikan sebagai ruang tertutup yang steril dari aktivitas warga.
Dampaknya, masyarakat yang secara historis dan sosiologis memiliki keterikatan dengan hutan justru terpinggirkan dari akses sumber daya alam.
”Rakyat sering kali diposisikan sebagai ancaman, bukan sebagai subjek utama dalam menjaga keberlanjutan hutan,” ungkap GMNI dalam pernyataan tertulisnya.
Kondisi ini kian diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tubuh BKSDA.
Dengan wilayah kerja yang luas namun jumlah personel yang minim, pengawasan di lapangan menjadi lemah.
Alhasil, kebijakan yang diambil cenderung bersifat administratif dan reaktif, alih-alih bersifat partisipatif dan solutif.
Mendesak Kolaborasi dan Keadilan
GMNI melihat ada kegagalan mendasar dalam penerapan model konservasi kolaboratif.
Hingga saat ini, masyarakat belum dilibatkan secara sistematis sebagai mitra, misalnya melalui skema community ranger.
