Terakhir, bukti pembelian layanan dari penyedia yang tercatat di sistem Kemenag.
Sementara itu, bagi jemaah yang masih memilih menggunakan biro resmi, hak atas bimbingan dan pelayanan tetap dijamin sepenuhnya oleh pemerintah.
Negara Tetap Mengawasi
Meski masyarakat diberi keleluasaan, pengawasan pemerintah tidak berkurang sedikit pun.
Semua data keberangkatan, baik dari biro maupun mandiri, akan terekam dalam sistem digital nasional.
Melalui mekanisme ini, Kemenag memastikan setiap jemaah memperoleh perlindungan hukum, keamanan perjalanan, dan kepastian pelayanan.
Jika terjadi pelanggaran, jemaah bisa melapor langsung ke instansi terkait.
Dorongan Ekonomi Syariah
Sisi menarik lainnya dari UU Nomor 14 Tahun 2025 adalah dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.
Pemerintah menargetkan fasilitas haji dan umrah, seperti asrama, transportasi, serta logistik, dapat dimanfaatkan sepanjang tahun untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Kebijakan ini membuka lapangan usaha baru di bidang jasa keagamaan, mendorong keterlibatan pelaku lokal, dan memperkuat kemandirian ekonomi umat.
Ibadah Lebih Fleksibel, Tetap Aman
Dengan diterapkannya undang-undang ini, masyarakat kini memiliki fleksibilitas tinggi untuk beribadah, tanpa kehilangan jaminan perlindungan dari negara.
Sistem baru tersebut diharapkan membuat perjalanan ke Tanah Suci lebih mudah, aman, dan tertib.
Pada akhirnya, umrah mandiri bukan hanya soal kebebasan mengatur keberangkatan, melainkan cerminan dari semangat umat Islam Indonesia yang semakin dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menjalankan ibadah.
(Berbagai sumber)
