Ciamis,kondusif.com,– Gelombang aksi Aliansi Mahasiswa Ciamis di depan Gedung DPRD Kabupaten Ciamis pada Senin (1/9/2025) memunculkan sederet tuntutan keras. Mahasiswa menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk pengawalan moral terhadap jalannya demokrasi di Indonesia.
Dalam forum terbuka yang mereka sebut sebagai “sidang rakyat”, mahasiswa membacakan sejumlah poin tuntutan.
Salah satunya adalah desakan kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
“RUU ini sangat penting untuk memberantas korupsi dan mengembalikan aset negara yang dirampas,” ujar salah seorang orator.
Selain itu, mahasiswa meminta agar anggota DPR yang menghina rakyat segera dipecat.
Tuntutan Mahasiswa Ciamis
Mereka juga menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit harta pejabat dan anggota dewan, serta menyoroti penggunaan anggaran DPR yang dinilai terlalu besar, yakni mencapai Rp9,9 triliun per tahun.
“Kami ingin ada transparansi, rakyat berhak tahu uang pajak digunakan untuk apa,” tegas perwakilan mahasiswa.
Tuntutan lainnya meliputi reformasi kinerja kepolisian, audit terhadap BUMN, hingga penetapan standar gaji layak untuk guru.
Mahasiswa juga mendesak DPRD Ciamis lebih peka terhadap kondisi masyarakat dengan melakukan evaluasi ketat terhadap kehadiran dan kinerja anggotanya.
“Anggota dewan yang tidak hadir dalam rapat harus diberi sanksi, bahkan kalau perlu dipecat,” kata salah seorang peserta aksi.
