“Alasan yang terlampir dalam surat DPKP menyebutkan bahwa dokumen tersebut sedang dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan berdasarkan SK Bupati Ciamis. Namun, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, RKA dan DPA merupakan dokumen terbuka yang seharusnya dapat diakses oleh publik. Hanya dokumen pelaksanaan kegiatan yang baru bisa dipublikasikan setelah pemeriksaan BPK,” jelasnya.
Menurutnya, di era digital seperti sekarang, badan publik seharusnya lebih transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
“Sebagai warga biasa, saya hanya menginginkan informasi yang jelas dan transparan, bukan hal lain. Ini demi kemajuan Ciamis ke depan agar lebih baik lagi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, kata dia, Transparansi dalam pengelolaan anggaran publik menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan keterbukaan informasi, publik dapat mengawasi jalannya program agar sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
“Ketika informasi yang berkaitan dengan penggunaan dana publik sulit diakses, maka muncul potensi ketidakpercayaan dan spekulasi di masyarakat,” Pungkasnya.
Oleh karena itu, kata dia, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam setiap program pemerintah, terutama yang menggunakan dana besar seperti Program Gerbang Kapal ini.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat lebih proaktif dalam memberikan keterbukaan informasi kepada publik agar tidak menimbulkan kecurigaan dan kesalahpahaman. Sebab, partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran adalah bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.***
Bongkar
Ciamis Gelap
Laporkan?