”Ketentuan ini berpotensi memperdalam ketergantungan kita pada pasar internasional, khususnya Amerika. Ruang bagi negara untuk memproteksi petani dan produsen dalam negeri menjadi semakin sempit,” kritik Fadlan.
Tak hanya soal barang fisik, kedaulatan digital dan pengelolaan sumber daya alam pun terancam tergerus oleh standar regulasi internasional yang harus diadopsi Indonesia.
Dilema Bebas Aktif dan Pukulan Fiskal
Kondisi ini kian pelik lantaran posisi politik luar negeri Indonesia yang dituntut tetap “Bebas Aktif”.
Fadlan juga melihat adanya risiko Indonesia terseret ke dalam kepentingan kekuatan besar dunia jika kebijakan ekonomi nasional lebih banyak mengakomodasi tuntutan mitra dagang ketimbang kebutuhan rakyat sendiri.
Di sisi lain, APBN kini mulai menanggung beban berat. Indikasi adanya penyesuaian anggaran yang menyasar sektor sosial mulai muncul.
Fadlan menyoroti kemungkinan terpangkasnya anggaran pendidikan dan kesehatan yang bisa berdampak langsung pada kesejahteraan guru honorer serta kualitas layanan jaminan kesehatan.
”Negara butuh langkah komprehensif. Penguatan ketahanan energi dan pangan domestik bukan lagi pilihan, tapi keharusan jika kita tidak ingin kedaulatan ekonomi ini benar-benar tergadai,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, GMNI Ciamis mendesak pemerintah untuk meninjau ulang fleksibilitas kebijakan nasional.
Di tengah ketidakpastian global, kemampuan negara mengontrol sumber daya strategis dianggap sebagai benteng terakhir untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah ketimpangan yang semakin menganga.
