Bahlil memberi sinyal kuat akan melakukan penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) nikel.
Langkah ini diambil agar negara mendapatkan nilai yang lebih adil dari pemanfaatan mineral strategis tersebut.
”Kemungkinan besar HPM untuk nikel akan saya naikkan,” tegas Bahlil.
Meskipun pemerintah membuka ruang relaksasi produksi batu bara dan nikel, Bahlil menjamin kebijakan tersebut akan dilakukan secara terukur dan terbatas.
Tujuannya jelas: menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan agar harga komoditas nasional tidak anjlok akibat kelebihan pasokan di pasar global.
2026: Tahun Pembuktian Kedaulatan
Bagi pemerintah, tahun 2026 bukan sekadar angka kalender, melainkan tahun pembuktian kedaulatan mineral Indonesia.
Presiden Prabowo secara khusus menginstruksikan agar pengelolaan aset strategis ini benar-benar mengutamakan kepentingan negara dan mencari celah pendapatan yang selama ini belum tergarap adil.
”Bapak Presiden memerintahkan untuk mencari sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara,” tambah Bahlil.
Menutup keterangannya, Bahlil menegaskan filosofi baru pemerintah dalam mengelola kekayaan bumi pertiwi:
“Kita ingin harganya bagus dan produksinya banyak. Tapi jika tidak bisa keduanya, jangan sampai barang kita dijual murah!”
