Agun juga mengapresiasi peran Kemenkumham Jawa Barat yang terus konsisten mendorong implementasi P5HAM di tingkat kabupaten/kota.
Menurutnya, P5HAM bukan sekadar program administratif.
Melainkan gerakan moral yang memastikan setiap kebijakan berpihak pada nilai kemanusiaan.
Kemenkumham Jabar: P5HAM Harus Terintegrasi dalam Pembangunan Daerah
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asai Manusia (KemenHAM) Jawa Barat Hasbullah Fudail yang diwakili Prita, menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan prinsip to respect, to protect, dan to fulfill hak-hak warga negara.
Ia menjelaskan bahwa Kanwil KemenHAM Jawa Barat berperan strategis dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) serta mendorong terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM.
“Pemenuhan HAM tidak bisa hanya bersifat seremonial. Harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan renstra setiap perangkat daerah,” tegas Prita.
Menurutnya, tantangan terbesar dalam pelaksanaan HAM di daerah adalah masih minimnya pemahaman, koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan anggaran.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, media, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan P5HAM.
Media dan Ruang Digital: Pilar Baru dalam Pemajuan HAM
Sementara itu, Dian Sholeh Wardiana Putra dalam materinya“HAM dalam Perspektif Media Massa dan Digital” menyoroti peran media dan netizen dalam menjaga nilai-nilai HAM di ruang publik digital.
Menurutnya, di era keterbukaan informasi, media bisa menjadi kekuatan besar dalam menyuarakan kebenaran, namun juga bisa menjadi pelanggar HAM jika tidak berhati-hati.
“Kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Media dan pengguna digital harus menjadi pelindung, bukan pelanggar HAM,” ujarnya.
Dian menegaskan pentingnya literasi digital dan etika jurnalistik agar kebebasan informasi tidak disalahgunakan.
Ia juga mencontohkan bagaimana kampanye digital seperti #SaveUyghur atau liputan investigatif di Papua telah menunjukkan bahwa media dapat menjadi instrumen efektif dalam memperjuangkan HAM.
Sinergi Lintas Sektor untuk Wujudkan Ciamis Peduli HAM
Sosialisasi P5HAM di Ciamis ini menjadi bukti nyata bahwa isu HAM bukan hanya urusan pemerintah pusat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
Pemerintah daerah, DPR, lembaga hukum, akademisi, hingga media diharapkan saling berkolaborasi.
Untuk menciptakan lingkungan sosial yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
Acara ditutup dengan ajakan reflektif dari seluruh narasumber agar nilai-nilai HAM diterapkan mulai dari diri sendiri.
Kemudian, lingkungan keluarga, hingga ke sistem pelayanan publik.
“P5HAM bukan sekadar konsep, tapi praktik hidup sehari-hari yang menegakkan keadilan dan kemanusiaan,” demikian pesan bersama yang mengakhiri kegiatan di Hotel Tyara Plaza Ciamis.
