Aktivis: Anak Jangan Jadi Korban Percobaan
Kondisi ini memicu kritik keras. Oki, Forum Pelindung Anak Bangsa, menilai program dipaksakan.
“Anak-anak jangan menjadi korban percobaan dari program yang belum siap,” katanya.
Pemerhati sosial Ariep Ma’ruf menambahkan, SOP BGN jelas mensyaratkan SLHS.
“Namun kenyataannya banyak yang abai. Jangan mengorbankan nyawa anak penerus bangsa dengan mengabaikan SOP dari BGN,” ujarnya.
Fakta di Ciamis: SLHS Masih Nol
Koordinator SPPG Ciamis, Egi, mengakui semua dapur di wilayahnya belum memiliki SLHS.
“Untuk SLHS sekarang semuanya masih dalam proses,” katanya. Tercatat, ada sekitar 70 dapur tetap beroperasi meski belum bersertifikat.
Pakar hukum Galih Hidayat menegaskan, dapur yang nekat beroperasi tanpa SLHS bisa terjerat hukum.
“Kalau terbukti melanggar SOP, mereka bisa mendapatkan gugatan perdata maupun pidana. Tidak ada yang kebal hukum,” tegasnya.
Partisipasi Publik Jadi Kunci
Kasus Pamarican membuktikan perlunya pengawasan lebih ketat.
BGN sendiri sudah membuka hotline pengaduan MBG agar masyarakat bisa melapor.
Layanan ini aktif Senin–Jumat pukul 09.00–22.00 WIB melalui nomor 088293800268 (Operator 1) dan 088293800376 (Operator 2).
Publik kini menunggu, apakah saluran aduan ini benar-benar berguna sebagai alat pengawasan, atau sekadar formalitas ketika masih mengabaikan standar dasar seperti SLHS.
