Jakarta, Kondusif – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meluncurkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025, yang menjadi tolok ukur tata kelola pemerintahan daerah dalam upaya pencegahan korupsi. Meski secara nasional skor MCP 2024 mengalami peningkatan, sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi perhatian karena mendapat skor rendah, yakni 68.
“Pencegahan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga memastikan regulasi mendukung ekosistem yang bersih dan sehat. MCP harus menjadi sistem yang memperkuat tata kelola tanpa menciptakan hambatan bagi sektor usaha dan pembangunan ekonomi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Setyo Budiyanto, dalam peluncuran MCP 2025 di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Skor MCP 2024: Pengadaan Barang dan Jasa Jadi Sorotan
Dari hasil evaluasi MCP 2024, skor rata-rata nasional mencapai 76, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 75. Namun, indikator pengadaan barang dan jasa masih menjadi titik lemah dengan skor 68, jauh di bawah rata-rata nasional.
“Ini menjadi perhatian bagi kepala daerah, terutama yang baru menjabat, agar menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,” ujar Setyo.
Respon (1)