“Ciamis harus berani meninjau ulang Perbup. Kalau tidak, APBD akan terus terseret dalam fungsi menyimpang, bukan lagi untuk kesejahteraan dan peningkatan kinerja ASN, tapi untuk menjamin cicilan bank,” pungkasnya.
Informasi Tambahan: TPP di Daerah Lain
Fenomena SK TPP ASN dijadikan jaminan pinjaman memang tidak terjadi merata di semua daerah.
Hingga kini, belum ada daftar resmi wilayah yang secara tegas melarang praktik tersebut.
Namun, sejumlah kepala daerah sudah mengambil sikap berbeda.
Larangan di Katingan
Bupati Katingan, Kalimantan Tengah, misalnya, telah melarang ASN di wilayahnya menggunakan TPP sebagai agunan pinjaman bank.
Alasannya sederhana: TPP bukan penghasilan tetap, melainkan tunjangan yang sifatnya dinamis.
Besarannya bisa berubah, bahkan bisa dihentikan sewaktu-waktu jika kondisi fiskal daerah terganggu.
Kasus di Ponorogo
Di Ponorogo, Jawa Timur, pernah muncul kendala pencairan TPP bagi tenaga PPPK karena keterbatasan anggaran.
Situasi ini menegaskan bahwa TPP tidak bisa diperlakukan seperti gaji pokok yang kepastiannya mutlak.
Mengapa TPP Tidak Selalu Cair?
Beberapa kondisi membuat ASN tidak berhak menerima TPP, antara lain:
1. Ketiadaan Anggaran: ketika APBD tidak mampu menampung beban TPP.
2. Status Kepegawaian: TPP tidak diberikan bagi ASN yang:
3. sakit lebih dari 12 bulan,
4. diberhentikan sebagai ASN daerah,
5. memasuki masa persiapan pensiun,
6. berstatus pegawai titipan di luar instansi Pemda,
7. menjalani hukuman pidana dengan putusan tetap,
8. mengambil cuti di luar tanggungan negara, atau diperbantukan ke instansi lain yang sudah memberi tunjangan sendiri.
Sifatnya Bersyarat: TPP diberikan berdasarkan kinerja dan disiplin, sehingga bisa berkurang atau hilang sewaktu-waktu.
Dengan karakteristik seperti ini, sejumlah daerah menilai wajar bila TPP tidak boleh dijadikan jaminan kredit.
