Namun, langkah KPK melimpahkan perkara utama Hasto ke Pengadilan Tipikor pada 6 Maret 2025 menimbulkan polemik. Berdasarkan aturan, jika perkara pokok sudah mulai disidangkan, maka praperadilan otomatis gugur.
Kuasa hukum Hasto menuding KPK sengaja menunda sidang praperadilan agar bisa melimpahkan perkara lebih dulu.
“Kami melihat ada upaya mengulur waktu dari KPK. Seharusnya, proses praperadilan ini bisa berjalan terlebih dahulu sebelum pokok perkara disidangkan,” kata Ronny dengan nada tegas.
Namun, KPK membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa semua proses hukum berjalan sesuai prosedur.
“Tidak ada yang diulur-ulur. Praperadilan dan perkara pokok adalah dua jalur yang berbeda, dan kami memastikan semuanya sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar juru bicara KPK dalam keterangannya.
Kini, semua mata tertuju pada persidangan 14 Maret 2025. Akankah tim hukum Hasto mampu menghadapi 12 jaksa KPK dan membuktikan argumen mereka? Ataukah ini menjadi awal dari babak baru perjalanan hukum yang semakin pelik? Jawabannya akan segera terungkap di meja hijau.
