Menurut pengamatannya, warga memberikan uang secara sukarela sebagai bentuk apresiasi atas jasa pengaturan jalan.
“Bahkan tadi saya berhenti di sini, ada warga yang serta-merta memberi uang ke saya, padahal saya bukan penjaga. Itu bukti bahwa mereka memberi karena sukarela, bukan karena diminta paksa,” tambahnya.
Menagih Hadirnya Negara di Jembatan Cirahong
Kritik Husni tak berhenti pada pembelaan warga.
Ia mendesak pemerintah daerah dan KDM untuk tidak hanya berhenti pada aksi “penghilangan” penjaga, tetapi juga menghadirkan solusi konkret yang selama ini absen dari tangan negara.
”Jangan hanya berhenti di penghilangan pungli, tapi fungsi lain (pengaturan jalan) harus dihadirkan. Apakah harus ada lampu merah otomatis atau marka jalan yang jelas?” cetus Husni.
Ia mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab jika di kemudian hari terjadi kecelakaan akibat ditariknya para penjaga swadaya tersebut.
Paradoks Pemimpin dan Rakyat
Bagi Husni, para penjaga Cirahong adalah “orang-orang baik” yang berniat membantu kelancaran publik di jembatan warisan kolonial yang sempit itu.
Ia menyayangkan jika niat membantu tersebut justru dipandang sebagai tindakan kriminal oleh pemimpin mereka sendiri.
Kini, bola panas kembali ke meja pemerintah. Tanpa kehadiran penjaga atau sistem otomatis seperti lampu merah, Jembatan Cirahong yang baru diperbaiki satu miliar rupiah itu terancam menjadi jalur maut bagi penggunanya sendiri.
Husni dan warga lainnya kini menanti: akankah pemerintah mendengar, atau tetap terpaku pada aturan kaku tanpa solusi di lapangan?
