“Terlepas ada tidak nya sekolah rakyat, kita tetap fokus untuk penanganan ATS. Kan ATS itu tidak hanya mengenai ekonomi, tetapi kesempatan untuk belajar,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Jawa Barat, Ahmad Juhana, juga turut merespons wacana ini.
Ia menyatakan bahwa siapa pun gurunya anggota PGRI ataupun bukan yang penting program ini berpihak pada rakyat.
“Yang penting guru Republik Indonesia. PGRI akan mendukung jika program ini jelas dan bermanfaat untuk masyarakat,” tegasnya.
Meskipun pelaksanaan sekolah rakyat belum berjalan, Pemerintah Kabupaten Ciamis tetap menyatakan fokus pada pengurangan angka ATS dan memastikan semua anak memiliki hak untuk belajar.
