“Waktu itu, berbicara kebenaran dianggap ancaman. Media dibungkam, kampus dikontrol, dan kebebasan berpendapat hilang. Itulah masa gelap penegakan HAM,” ucap Agun.
Era Reformasi Jadi Titik Balik
Menurutnya, titik balik terjadi menjelang kejatuhan Presiden Soeharto.
Mahasiswa di berbagai daerah menuntut penghapusan dwi fungsi ABRI, penegakan HAM, serta penegasan supremasi hukum.
“Gerakan itu akhirnya menumbangkan Orde Baru. Pada 31 Mei 1998, Pak Harto mengundurkan diri dan membuka babak baru reformasi,” jelas Agun.
Ia menyebut pemerintahan Presiden B.J. Habibie menjadi tonggak awal pemulihan HAM.
Sejumlah regulasi yang mengekang kebebasan rakyat dicabut, termasuk Undang-Undang Subversi dan pembatasan terhadap pers.
“Habibie mencabut aturan yang mengekang. Hakim diperkuat independensinya, dan PNS tak lagi diwajibkan memilih satu partai. Itulah awal supremasi hukum di era reformasi,” katanya.
Agun menegaskan, perjalanan panjang tersebut harus menjadi cermin agar bangsa Indonesia tidak kembali pada masa kelam pelanggaran HAM.
“HAM bukan hanya sejarah, tapi tanggung jawab. Kita harus terus memperjuangkannya agar demokrasi tetap hidup,” tutupnya.
