Bekasi, Kondusif.com – Bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Burangkeng 04 di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, kini terhimpit secara fisik oleh proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan. Proyek infrastruktur ini yang seharusnya membawa manfaat bagi publik, justru menyisakan persoalan serius, proses relokasi sekolah yang tak kunjung terealisasi.
Akibat keterlambatan itu, ratusan siswa tetap harus belajar di tengah deru alat berat, debu proyek, dan lalu-lalang kendaraan konstruksi yang membahayakan. Kondisi tersebut mengusik banyak pihak, termasuk Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, yang turun langsung ke lokasi pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Dalam kunjungan yang dikemas dalam forum “Dengar Pendapat” bersama para orang tua murid, Rieke menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan relokasi sekolah agar segera direalisasikan. Ia menuding pihak pelaksana proyek dan BUMN terkait sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan ini.
“Yang harus bertanggung jawab itu PT WIKA sebagai pelaksana proyek dan Jasamarga. Kasus ini akan saya bawa langsung ke Komisi VI DPR RI, kita akan perjuangkan langsung di DPR,” tegas Rieke dalam pidatonya di hadapan para wali murid.
Ia juga menyinggung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi yang dianggap belum menyelesaikan proses administratif dengan baik.
“Kalau proyek sudah jalan, artinya anggaran untuk relokasi juga pasti ada. Di mana duitnya? Makanya, nanti saya akan terus koordinasi dengan camat Setu dan pihak-pihak terkait agar kasus ini secepatnya tuntas,” ujar Rieke.
Yang menarik, dalam akhir kunjungannya, Rieke melakukan video call langsung dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, dan secara terbuka melaporkan kondisi SDN Burangkeng 04 di hadapan para orang tua murid. Aksi itu disambut antusias, namun juga menyisakan pertanyaan di balik layar.
