Menanggapi hal itu, Kepala KCD Wilayah 13, Widhy Kurniatun, tetap membantah tegas.
Ia juga mengklaim semua kebijakan dilaksanakan sesuai aturan dan kewenangan yang dimiliki.
Namun, Sapma menilai, sejumlah pernyataan yang disampaikan mengesankan bahwa KCD terlalu sering berlindung di balik batas kewenangan.
“Kami ingin transparansi dan kejujuran, bukan jawaban normatif,” tegas Rizal.
Ia juga menambahkan, audiensi berikutnya akan membawa data lebih lengkap, termasuk terkait dugaan penerimaan amplop.
Lalu, penyalahgunaan dana BOS, dan mangkraknya proyek sekolah negeri di wilayah Ciamis dan sekitarnya.
“Jika kami temukan bukti kuat, kami akan kembali. Bukan sekadar bertanya, tapi membawa kebenaran,” pungkasnya.
