Ia mengaku menerima semua kritik dan masukan, namun menyatakan bahwa jabatan birokratisnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika dianggap belum memuaskan. Terkait tuntutan mundur, saya ini birokrat Pemprov. Kami serahkan keputusan itu ke pimpinan,” ujar Widhy.
Namun jawaban tersebut tidak memuaskan massa. SAPMA menegaskan akan terus mengawal dan mendesak pengunduran diri Widhy Kurniatun dari jabatan Kepala KCD XIII.
“Kami tidak akan pulang sebelum ada kejelasan. Mundur secara terhormat atau kami paksa!” teriak salah satu massa dari atas mobil komando.
Aksi Penyegelan dan Ancaman Aksi Lanjutan
Dalam puncak aksinya, massa SAPMA menggembok dan menyegel kantor KCD 13 sebagai simbol mistrust publik terhadap lembaga tersebut.
Mereka juga menyampaikan bahwa aksi kali ini hanya merupakan gelombang awal dan akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan tidak dipenuhi.
“Kami kecewa. Bahkan saat audiensi sebelumnya, soal snack saja dipersoalkan, katanya pakai uang pribadi. Padahal itu uang rakyat. Ini bukan negara instruksi, ini negara hukum,” teriak seorang demonstran.
Selain membawa tuntutan mundur, SAPMA juga menyatakan siap membawa rekaman dan bukti-bukti dugaan pelanggaran ke aparat penegak hukum dan Inspektorat Provinsi.
Dukungan Internal dan Eksternal
Ketua MPC Pemuda Pancasila Ciamis, Dani, menyatakan dukungan penuh terhadap aksi SAPMA meski sempat disebut mendapat tekanan dari unsur internal organisasi.
“Meski ada DPC yang melarang, kami tetap berdiri untuk masyarakat Ciamis. Ini soal harga diri pelayanan publik,” ujar salah satu pendemo.
Desakan Transparansi dan Reformasi Pelayanan
SAPMA menegaskan bahwa mereka tidak bergerak tanpa dasar.
Aksi ini berangkat dari kegagalan sistemik pelayanan KCD 13, mulai dari akses pendidikan di daerah terpencil seperti Tambaksari.
Kemudian, dugaan praktek gratifikasi, hingga buruknya komunikasi antara KCD dan masyarakat.
“Kalau sudah tidak mampu menjawab, tidak mampu melayani, tidak mampu membenahi, lebih baik mundur. Kami tidak butuh pejabat bermuka dua!”
Respon (2)