SAPMA menilai akar persoalan tersebut bukan hanya pada oknum, melainkan pada sistem kerja yang tidak akuntabel.
Tuntutan ke Disdik Jabar
SAPMA secara tegas meminta kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk:
1. Melakukan evaluasi total terhadap seluruh jajaran KCD XIII, bukan hanya Kepala KCD.
2. Melakukan mutasi segera terhadap pejabat yang terbukti tidak layak.
3. Membuka ruang pelaporan masyarakat dan sekolah yang transparan.
4. Mendorong penyelidikan lebih lanjut jika ditemukan unsur pidana.
“Jangan tunggu viral atau demo besar. Kami minta ketegasan dan integritas Disdik Jabar dalam membersihkan sistem ini,” desak Ketua SAPMA.
Komitmen Gerakan Berkelanjutan
SAPMA menyatakan bahwa audiensi ini adalah bagian dari proses formal agar Pemerintah Provinsi tidak tutup mata.
Mereka juga siap melanjutkan gerakan moral dan hukum jika tidak ada tindak lanjut.
“Kami tak akan berhenti. Kalau hari ini didengar tapi tidak ditindaklanjuti, maka kami akan lebih besar lagi. Ini bukan janji, ini sikap,” ujar Ketua SAPMA menutup pertemuan.
