Visi ini disusun dengan lima pilar utama:
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih kompetitif.
- Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
- Infrastruktur yang memadai dan merata hingga pelosok desa.
- Tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif.
- Pelestarian lingkungan hidup serta mitigasi bencana yang berkelanjutan.
Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana, menegaskan bahwa rencana ini harus lebih dari sekadar dokumen administratif.
“RPJMD ini bukan hanya wacana. Masyarakat harus merasakan dampaknya secara nyata, terutama dalam akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan,” tegasnya.
Menyatukan Langkah dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi
Tidak hanya fokus pada skala lokal, RPJMD Ciamis 2025-2029 juga harus selaras dengan kebijakan pusat dan Provinsi Jawa Barat.
Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri dan Bappeda Provinsi Jabar turut serta dalam forum ini.
Mereka memberikan paparan mengenai regulasi serta arahan pembangunan agar kebijakan daerah bisa berjalan seiring dengan strategi nasional.
Komitmen ini diperkuat dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan oleh para pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan perangkat daerah, camat, hingga organisasi masyarakat.
Langkah ini menjadi simbol kesepahaman bahwa pembangunan Ciamis harus berbasis partisipasi publik dan berorientasi pada kesejahteraan warga.
Dengan forum ini, Ciamis tidak sekadar merancang masa depan, tetapi juga meneguhkan komitmennya untuk membangun daerah dengan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan.
Masyarakat bukan sekadar objek pembangunan, melainkan mitra sejajar dalam perjalanan menuju Ciamis yang lebih maju.
Respon (1)