Ia juga menyebut gubernur hanya mengetahui aksi korporasi jika ada laporan resmi dari tiga unsur tersebut.
“Intinya, saya tidak mengetahui perkara dana iklan itu. Dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi BUMD adalah kewenangan teknis direksi dan komisaris,” jelasnya.
Kang Emil memastikan bahwa selama ia menjabat, tidak satu pun dari tiga unsur pelapor memberikan laporan terkait isu tersebut.
“Tiga-tiganya tidak pernah melapor. Jadi kalau ditanya apakah saya tahu, jawabannya tidak. Apalagi terlibat atau menerima manfaat,” tegas Kang Emil.
Ia berharap keterangannya mampu meredam spekulasi publik.
Menurutnya, klarifikasi langsung merupakan langkah terbaik untuk menghadirkan informasi yang benar.
“Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membuat persepsi publik lebih clear,” ujarnya.
Menanggapi isu dana nonbujeter yang sempat mencuat, Kang Emil kembali menegaskan bahwa hal itu tidak berhubungan dengan penyelidikan KPK.
Ia juga menyebut isu tersebut murni berkaitan dengan dana pribadi.
“Karena saya tidak tahu perkara itu, maka yang pernah ramai itu adalah dana pribadi. Tidak ada hubungannya dengan perkara yang dimaksud,” tuturnya.
