“Kami tekankan transparansi. Jangan sampai ada penyimpangan karena yang dirugikan adalah anak-anak. Semua pihak harus menjaga amanah ini,” tegas Sigit.
Dengan mekanisme swakelola, masyarakat juga diharapkan ikut mengawasi jalannya pembangunan.
Hal itu dinilai akan memperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran.
Pelaksanaan revitalisasi melalui swakelola diharapkan bukan hanya menghasilkan bangunan yang lebih baik.
Tetapi, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
Sigit berpesan kepada kepala sekolah dan panitia pembangunan agar memanfaatkan dana seoptimal mungkin.
“Kami mendorong agar pembangunan dilakukan sesuai kebutuhan. Fasilitas yang baik akan berdampak langsung pada semangat belajar siswa,” ucapnya.
Keberhasilan tahap pertama revitalisasi ini akan menjadi tolok ukur pelaksanaan tahap selanjutnya. Jika sistem swakelola berjalan baik, maka model ini akan terus diterapkan untuk sekolah lain yang membutuhkan.
“Kami ingin sekolah lebih berdaya. Dengan swakelola, tanggung jawab moral dan administrasi lebih jelas,” tutup Sigit.
