“Berdasarkan permohonan tersebut, Bapak Presiden memberikan persetujuan. Sore hari ini beliau telah membubuhkan tanda tangan, dan kami diminta menyampaikan langsung kepada publik,” tambahnya.
Kemudian, Pemerintah memastikan seluruh tindak lanjut administratif akan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Momentum Pembenahan Penegakan Hukum
Keputusan rehabilitasi ini juga dipandang sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memastikan penegakan hukum tidak berhenti sebagai prosedur formal.
Ada ruang koreksi ketika ditemukan ketidaktepatan, dan negara harus hadir untuk memulihkan nama baik pihak yang dirugikan.
Dalam perspektif pemerintah, keadilan sejati menuntut objektivitas, kejujuran dalam membaca fakta, serta keberanian untuk memperbaiki kesalahan.
Rehabilitasi terhadap tiga pejabat ASDP menjadi contoh nyata bagaimana negara menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum, bukan sekadar proses hukum.
Sumber: Sekretariat Kepresidenan RI
