Melalui dialog dan evaluasi lapangan, KPK mendorong pemerintah daerah untuk meninggalkan pola kerja lama yang sering mengandalkan mekanisme kontrol pasif.
Sebaliknya, KPK meminta setiap daerah memperkuat sistem deteksi dini penyimpangan agar potensi korupsi dapat ditekan sejak awal.
Selain itu, Fitroh Rohcahyanto menegaskan pentingnya sinergi lintas daerah.
Menurutnya, wilayah perbatasan memerlukan koordinasi lebih ketat karena sering menjadi titik rawan ketidakteraturan administrasi.
Melalui Rakor ini, Ciamis berharap dapat memperkuat perannya sebagai daerah yang konsisten menerapkan tata kelola pemerintahan modern dan berintegritas.
Pemerintah daerah juga bertekad untuk terus membangun birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus tahan terhadap potensi praktik korupsi.
Rakor KPK di Kuningan pun menjadi momentum penting bagi Ciamis untuk menegaskan posisinya sebagai daerah yang siap bertransformasi.
Baik dalam hal pengelolaan anggaran, pelayanan publik, maupun pengawasan internal.
Komitmen tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan terpercaya di tingkat regional.
