Semarang, Kondusif.com – Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun Anggaran 2025 resmi dibuka di Gedung Serbaguna Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, Selasa (6/5). Pembukaan ditandai dengan pemotongan pita oleh Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si. bersama Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., didampingi Gubernur Akpol Irjen Pol. Midi Siswoko, S.I.K., dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Dr. Ribut Hari Wibowo, S.H., S.I.K., M.H.
Usai peresmian, para pejabat meninjau booth informasi dari berbagai satuan kerja Divhumas Polri, seperti Bagian Renmin, Biro PID, Biro Multimedia, dan Biro Penmas. Masing-masing booth menampilkan inovasi, capaian, serta tugas pokok dan fungsi mereka dalam mendukung kerja-kerja komunikasi Polri yang efektif dan modern.
Rakernis kali ini juga dimeriahkan prosesi Kadga Pora dari Taruna Akpol tingkat II, sebagai simbol semangat integritas dan penghormatan terhadap pimpinan Polri yang hadir. Sebagai bentuk apresiasi atas peran dan kontribusi dalam mendukung fungsi kehumasan, Divhumas Polri menganugerahkan gelar Warga Kehormatan Humas Polri kepada tiga pejabat: Irjen Pol. Anwar, Irjen Pol. Midi Siswoko, dan Irjen Pol. Dr. Ribut Hari Wibowo.
Dalam sambutannya, Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho menekankan bahwa Rakernis ini menjadi momen penting dalam memperkuat komunikasi publik Polri sebagai bagian dari strategi besar mendukung Program Asta Cita Presiden menuju Indonesia Emas 2045.
“Rakernis ini bukan hanya forum internalisasi kebijakan, tetapi juga penguatan kapasitas Humas Polri sebagai lini terdepan komunikasi publik. Humas tidak hanya hadir saat peristiwa terjadi, tetapi sebelum, saat, dan sesudahnya. Ini penting agar publik mendapat narasi utuh atas apa yang Polri kerjakan,” ujar Sandi.
Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., pada Rakernis Gabungan empat divisi di Mabes Polri, yang menginstruksikan agar seluruh fungsi pendukung memperkuat komunikasi publik, pengawasan, pelayanan hukum, dan transformasi digital sebagai satu kesatuan dalam pelaksanaan tugas operasional.
