Ia bahkan menyentil pernyataan tokoh publik yang menyamakan kondisi Cirahong dengan kasus pemerasan di daerah lain.
”Jangan disamakan dengan kasus di Garut yang memang ada intimidasi. Di Cirahong ini sifatnya sukarela sebagai bentuk apresiasi masyarakat atas jasa mereka. Bahkan, uang dari ‘kencleng’ itu digunakan warga untuk biaya perawatan ringan seperti mengganti bantalan kayu yang rusak dan lampu penerangan,” tegas Dian.
Dian berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun PT KAI mengkaji ulang kebijakan penutupan akses penjaga relawan sebelum ada solusi nyata berupa pembangunan jembatan baru.
”Pemerintah ke mana selama 30 tahun ini? Para relawan ini mengabdi saat negara tidak hadir menjaga jembatan tersebut. Kalau mau ditutup, buktikan dulu dengan membangun jembatan baru untuk roda empat, jangan asal menutup mata atas nasib 40 orang yang sudah mengabdi puluhan tahun di sana,” cetusnya.
Saksi Sejarah dan Rasa Aman
Yadi, salah satu warga Manonjaya yang rutin melintasi Cirahong sejak era 90-an, mengisahkan bagaimana “mencekamnya” jembatan tersebut di masa lalu sebelum ada penjagaan intensif.
”Dulu Cirahong itu tempat yang menakutkan, sering jadi lokasi pembuangan mayat atau tindak kejahatan. Sekarang dengan adanya anak-anak yang jaga, kami merasa aman. Masalah recehan itu tidak sebanding dengan rasa nyaman yang mereka berikan,” ungkap Yadi.
Menurutnya, stigma pungli justru lebih tepat dialamatkan pada parkir-parkir liar di minimarket yang tidak jelas identitasnya.
Bukan kepada relawan yang memiliki dedikasi menjaga keselamatan pengguna jalan di jembatan yang rawan kecelakaan tersebut.
