JAKARTA,Kondusif.com,- Penyelamatan Keuangan Negara 2026, Presiden Prabowo Subianto berdiri tegak di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat siang, (10/4/2026).
Matanya menyapu deretan dokumen dan simbolisasi aset yang terpampang di depannya.
Hari itu bukan sekadar seremonial biasa; Prabowo tengah menyaksikan momentum kembalinya aset raksasa ke pelukan negara.
Pemerintah baru saja mengeksekusi penyerahan denda administratif, penyelamatan keuangan negara, hingga penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI.
Tak tanggung-tanggung, total nilai uang yang berhasil ditarik masuk ke kas negara mencapai Rp11,42 triliun.
Mengalir dari Berbagai Penjuru
Uang triliunan tersebut mengalir dari berbagai keran yang selama ini tersumbat.
Kejaksaan RI sukses menagih denda administratif sektor kehutanan sebesar Rp7,23 triliun.
Selain itu, korps baju cokelat ini juga menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil penanganan korupsi senilai Rp1,96 triliun.
Tak berhenti di situ, kontribusi pajak juga ikut menggemukkan pundi-pundi negara.
Tercatat, setoran pajak periode Januari-April 2026 menyentuh angka Rp967,7 miliar, ditambah setoran PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108,5 miliar.
Sisanya, sebanyak Rp1,14 triliun datang dari denda sektor lingkungan hidup.
Perang Melawan Mafia Hutan
Di sisi lain, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terus menunjukkan taringnya.
Sejak beroperasi pada Februari 2025, satgas ini bergerak gesit “merebut” kembali lahan dari tangan para pengusaha nakal.
Hasilnya mencengangkan: lahan sawit seluas 5,88 juta hektare dan lahan tambang seluas 10.257 hektare kini kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
