Ia menegaskan, pemulihan kerugian negara hari ini hanyalah satu langkah dari tugas besar memberantas praktik ilegal lainnya.
“Kegiatan ilegal seperti penyelundupan timah dari Bangka Belitung yang baru-baru ini kita hentikan, menimbulkan kerugian hingga Rp40 triliun per tahun. Itu sudah berlangsung hampir 20 tahun,” tegas Prabowo.
Menurut Presiden, praktik seperti tambang ilegal, under invoicing, over invoicing, dan miss invoicing merupakan bentuk penipuan terhadap negara.
Padahal, pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas dan izin usaha dengan itikad baik.
“Bisa dibayangkan, jika kerugian mencapai Rp20 triliun per tahun selama 20 tahun, berarti sekitar Rp800 triliun. Angka yang luar biasa besar dan harus kita hentikan,” ujar Presiden menutup pidatonya.
Momentum penyerahan uang pengganti ini menjadi simbol kuat komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan memulihkan keuangan negara.
Prabowo menegaskan, pengembalian dana hasil korupsi bukan sekadar tindakan hukum, tetapi juga investasi moral untuk masa depan bangsa.
