“Kami menyambut baik audiensi dari Perhutani. Setiap kebijakan pengelolaan hutan harus dikomunikasikan dengan baik bersama Polri agar tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun dampak sosial di masyarakat,” tegas Kapolda Jabar.
Ia menambahkan, Polda Jawa Barat siap mendukung penuh upaya pelestarian hutan dan program ketahanan pangan. Namun demikian, Kapolda menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum tetap akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Apabila terdapat pelanggaran hukum, tentu akan kami tindak tegas sesuai aturan. Kami juga mencermati bahwa residu atau dampak dari kebijakan sektor kehutanan dapat berimplikasi langsung terhadap tugas-tugas kepolisian,” ujarnya.
Kapolda Jabar juga menyoroti dukungan terhadap program ketahanan pangan, salah satunya melalui pemanfaatan lahan untuk penanaman jagung secara terencana dan berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa pengelolaan lahan DPK (Daerah Pengelolaan Khusus) harus dilakukan secara hati-hati karena berpotensi menimbulkan dampak sosial apabila tidak diantisipasi dengan baik.
Melalui sinergi yang kuat dan komunikasi yang intensif antara Polda Jawa Barat dan Perhutani, diharapkan upaya pelestarian hutan, penegakan hukum, serta penguatan ketahanan pangan dapat berjalan seiring dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat.
