“Aturan itu dibuat untuk mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan menjaga integritas keuangan daerah,” tambahnya.
Pemalangan Ruangan Jadi Sorotan
Sebelumnya, sejumlah pegawai Sekretariat Daerah Papua Barat sempat melakukan aksi pemalangan ruang bendahara sebagai bentuk kekecewaan terhadap keterlambatan gaji.
Aksi ini menjadi perhatian publik dan memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk organisasi kepemudaan.
“Peristiwa itu mencoreng nama baik pemerintah daerah. Kami berharap Gubernur segera menindaklanjuti dan mengganti bendahara agar pelayanan kembali normal,” kata Jekson.
Minta Audit dan Tindakan Tegas
Selain mendesak evaluasi, Jekson juga meminta Inspektorat dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah.
“Kami menduga ada penyimpangan dalam sistem pengelolaan keuangan. Kalau memang terbukti, segera proses hukum sesuai aturan,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila tuntutan masyarakat tidak ditanggapi, pihaknya siap menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Papua Barat.
“Kami tidak ingin kepemimpinan Bapak Gubernur tercoreng oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Dukung Pemerintahan yang Bersih
Jekson menegaskan, desakan ini bukan bentuk perlawanan, melainkan dorongan moral agar pemerintahan berjalan bersih dan transparan.
“Kami mendukung Gubernur Papua Barat untuk terus memimpin dengan hati dan kasih, sesuai motonya: Bekerja dengan hati, membangun dengan kasih,” pungkasnya.
