Menurutnya, perda parenting tidak hanya mengatur aspek teknis pengasuhan, tetapi juga menyentuh pencegahan terhadap pengaruh negatif lingkungan, media sosial, dan pergaulan bebas yang berpotensi menjerumuskan anak.
“Ada sumber-sumber yang harus diantisipasi. Salah satunya media yang digunakan anak-anak, yang tidak terkontrol oleh orang tua. Ini yang perlu kita rumuskan bersama,” jelasnya.
Zaenal menegaskan, DPRD siap mendorong pembentukan regulasi tersebut dan segera memanggil OPD terkait untuk membicarakan langkah konkret.
“Kami sangat setuju dan sepakat untuk mendorong adanya perda. Besok Jumat, kami akan tindak lanjuti dengan OPD, supaya mereka juga tahu permasalahan ini dari sisi hukum maupun sosial,” katanya.
Bagi APMMSC, perda parenting dianggap sebagai salah satu solusi jangka panjang.
Dengan adanya aturan itu, masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam membangun pola asuh anak yang sehat.
Mereka berharap, regulasi tersebut bisa menjadi upaya terstruktur dalam mencegah pelecehan seksual, kekerasan, maupun penyimpangan moral di kalangan generasi muda.
Audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah.
