Ia juga menyebut nilai ekonominya bisa mencapai 200 ribu dolar AS per ton.
“Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati Rp6–7 triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai, mungkin nilainya jauh lebih besar,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, praktik tambang ilegal di wilayah operasi PT Timah telah menimbulkan kerugian negara sekitar Rp300 triliun.
Langkah penertiban dan penyerahan aset ini disebutnya sebagai awal pemulihan besar-besaran kekayaan nasional.
“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja sudah 300 triliun. Ini harus kita hentikan,” tegasnya.
Momentum tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen menjaga sumber daya alam Indonesia dari praktik ilegal, sekaligus memastikan hasilnya kembali ke rakyat dan negara.
Sumber (BPMI Setpres)
