”Harus ada yang mengatur agar tidak bentrok. Kalau tidak ada penjaga, pemerintah lebih baik pasang lampu merah saja di sini,” usul Irfan sebagai solusi jangka panjang bagi perbatasan Ciamis-Tasikmalaya tersebut.
Senada dengan pelancong asal Bandung, Devin Ali Al-Bani, warga Manonjaya yang saban hari melintasi jalur ini, merasa keberadaan penjaga swadaya adalah sebuah kebutuhan mendesak, bukan gangguan.
”Menurut saya penting. Mereka mengatur ketertiban arus dan membantu warga, apalagi kalau malam hari, jadi terasa lebih aman,” kata Devin.
Ia menyebut tarif “sajen” yang diberikan warga berkisar antara Rp500 hingga Rp1.000, itu pun tanpa paksaan sepeser pun.
Paradoks Ketertiban
Rangkaian wawancara ini memotret sebuah paradoks.
Saat otoritas sibuk mengamankan regulasi dan citra dari praktik pungli, warga lokal dan pengguna jalan justru mencemaskan kekosongan kendali.
Bagi mereka, uang receh yang keluar dari saku adalah biaya murah untuk menghindari “adu bagong” atau kemacetan panjang di atas jembatan yang menjuntai di atas Sungai Citanduy itu.
Kini, setelah polisi resmi mengambil alih penjagaan, publik menanti: mampukah aparat menjaga konsistensi pengaturan seefektif para “akamsi” yang kini dirumahkan?
Ataukah saran Irfan untuk memasang lampu merah akan menjadi jawaban permanen bagi jembatan tua ini?
Lantai kayu Cirahong memang sudah diperbaiki dengan miliaran rupiah, namun urusan “siapa yang mengatur siapa” ternyata belum benar-benar selesai.
