Menurut KDM, penyediaan alat, operator, dan BBM yang cukup mampu menekan biaya hingga 70 persen dibanding proyek besar.
Selain itu, KDM memastikan penertiban bangunan liar dilakukan tegas dan terukur dengan dukungan Marinir dan pendampingan penuh Pemprov Jabar.
“PJT II supaya memasang patok bersama PSDA. Pengawalannya oleh tim Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Ia menegaskan kerja sama Dinas SDA Jabar dengan Marinir akan memperkuat pengawasan dan mempercepat penertiban di lapangan.
Menanggapi maraknya alih fungsi tanah negara, KDM menegaskan perlunya langkah hukum yang tegas dan terukur.
“Minggu depan saya akan mendatangi Kejaksaan Agung untuk meminta pendampingan dan penyelidikan,” tegasnya.
Ia menilai tindakan itu penting agar penyelesaian kasus tidak hanya ramai sesaat namun benar-benar tuntas.
Sumber : Pemprov Jabar
