Bupati menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2025–2026, Kabupaten Ciamis tidak lagi menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Padahal, sekitar 15 tahun lalu, bantuan tersebut mencapai Rp200 hingga Rp300 miliar per tahun.
“Ini bukan karena Gubernur tidak memperhatikan Ciamis. Kondisi keuangan provinsi juga sedang tidak baik, sama seperti kabupaten. Jadi kondisinya 11-12,” jelasnya.
Menghadapi situasi tersebut, Bupati menegaskan bahwa kunci agar roda pemerintahan tetap berjalan dan pembangunan terus berlanjut adalah kekompakan, soliditas, serta semangat gotong royong seluruh unsur pemerintahan.
Ia juga mengingatkan para kepala desa, BPD, dan perangkat desa agar tidak mudah terpengaruh oleh hujatan atau opini negatif di media sosial yang kini mudah viral.
“Sekarang apa pun bisa viral dalam hitungan menit. Kadang menyakitkan. Tapi itu jangan dibalas dengan emosi, balaslah dengan kerja nyata. Jangan sampai di luar sudah tidak baik, di dalam internal juga tidak solid,” pesannya.
Terkait pengelolaan keuangan desa, Bupati Herdiat menekankan pentingnya transparansi, ketelitian, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa pelanggaran dalam pengelolaan keuangan tetap berisiko hukum, meskipun tidak ada unsur memperkaya diri.
“Hati-hati mengelola uang desa. Walaupun tidak dimakan, kalau melanggar aturan, yang berbicara tetap hukum. Tertib penggunaan anggaran, tertib pelaporan, termasuk pengadaan barang dan jasa harus sesuai ketentuan,” tegasnya.
Menutup arahannya, Bupati Ciamis mengimbau seluruh aparatur desa untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang diprediksi masih berlangsung hingga akhir Januari. Mengingat Kecamatan Panawangan termasuk wilayah rawan, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga lingkungan, terutama kebersihan saluran air dan kawasan sekitar.
“Pelihara lingkungan kita bersama-sama. Ini bagian dari ikhtiar menghadapi cuaca ekstrem,” pungkas Bupati.***
Penulis: Hasna Ismie Lutfiyah
